Tajukpolitik – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menegaskan keputusan Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 tidak melanggar etika politik koalisi pemerintahan.
Ia lantas memberi contoh langsung dari pengalaman Golkar yang menetapkan Ketum Airangga Hartarto sebagai capres. Golkar dan Nasdem sama-sama berada di koalisi Presiden Joko Widodo.
“Etika mana yang dilanggar? Partai Golkar misalnya dalam Munas 2019 sudah menetapkan Pak Airlangga sebagai capres, apakah kita komunikasi kepada koalisi dan presiden? Tidak,” ujarnya, Senin (6/2).
Selain Golkar, Nurdin juga memberikan contoh Partai Gerindra yang menetapkan Ketum Prabowo Subianto sebagai capres. Menurutnya, yang tidak beretika adalah menteri yang tidak mundur setelah ditetapkan sebagai capres.
“Yang tidak beretika kalau menterinya sudah resmi jadi capres tapi tidak mundur. Saya, kalau Pak Airlangga sudah resmi, saya akan sarankan beliau mundur,” tuturnya.
Sebagai pengurus Golkar, Nurdin mengaku ingin Airlangga fokus dengan persiapan kontestasi Pilpres 2024, dan tak lagi membebani pikiran dengan tugas negara.
“Kalau Pak Airlangga sudah resmi capres sebaiknya mundur. Supaya konsentrasi sebagai capres untuk menang, jangan terpecah pikirannya beliau di pemerintahan,” katanya.
Lebih lanjut, Nurdin mengatakan partai koalisi pemerintah wajib mendukung program Jokowi. Namun, menurutnya, partai koalisi tak masalah jika mendukung sosok tertentu jelang Pilpres 2024.
“Jadi kalau konteksnya untuk mendukung semua program visi misi Pak Jokowi itu adalah kewajiban daripada sebuah koalisi untuk mendukung pemerintah. Tapi saat berbicara dalam konteks politik dalam persiapan untuk 2024 itu tidak ada hal etika yang dilanggar,” jelasnya.
Nurdin pun mengingatkan tugas parpol adalah mencari calon presiden yang dianggap bisa memimpin bangsa. Menurutnya, parpol pun harus membentuk koalisi untuk memenuhi presidential threshold untuk mengusung capres.
“Karena ada presidential threshold, maka harus ada koalisi. Tapi ketika sudah masuk koalisi, kewajiban partai itu mendukung visi misi presiden,” katanya.
