TajukPolitik – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).
Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri.
SBY menilai mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.
“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” kata SBY melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/5).
Menurut SBY, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA. Pasalnya, sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.
“Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,” katanya.
Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan.
“Indonesia bukan negara predator (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.
Selain itu, SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” kata SBY.
Upaya Moeldoko ambilalih Demokrat ini juga dikaitkan dengan pencapresan Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi perubahan. Jika Demokrat berhasil diambil Moeldoko maka sukseslah penjegalan Anies karena tidak bisa menjadi capres tanpa Demokrat.
