TajukPolitik – Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terus menuai sorotan karena dinilai tak mestinya menelpon Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait keluhan warga, karena kapasitasnya bukan presiden.
“Ganjar Pranowo bukan lah presiden atau atasan dari penjabat gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut,” kata Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Selasa (27/6).
Bawono mengatakan bila pemerintah daerah itu merupakan bagian Pemerintah Jawa Tengah, boleh saja Ganjar Pranowo melakukan hal demikian. Tindakannya di Jakarta juga dinilai tak etis.
“Publik akan melihat hal dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu seperti mencampuri persoalan rumah tangga pemerintah daerah lain,” ujar Bawono.
Ganjar didorong fokus menuntaskan masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah. Politikus PDIP itu juga disebut harus mengingat dirinya sebatas bakal calon presiden (capres).
“Ganjar Pranowo tidak boleh lupa diri bahwa saat ini dia bukan lah presiden melakukan baru sebatas bakal calon presiden,” ucap Bawono.
Sebelumnya, Ganjar mengunjungi Pasar Anyar Bahari untuk mendengar aspirasi pedagang. Salah satu yang dikeluhkan, terkait retribusi bulanan yang tinggi.
Lantas, Ganjar menelepon Heru untuk menyampaikan uneg-uneg tersebut. Namun, Heru tidak menjawab panjang karena sedang di acara lain.
Ganjar kembali berusaha menelepon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Dalam pembicaraan itu, Joko mengajak koordinator pasar menemui dirinya untuk berdiskusi lebih lanjut.
Banyak yang menilai sikap Ganjar terhadap Pemprov DKI tidak etis. Apalagi Ganjar sebgai Gubernur Jateng masih banyak hal yang belum dia kerjakan untuk mensejahterakan warganya.
Masalah Desa Wadas yang masih bergolak, kemudian banjir di daerah pantura yang tak pernah diselesaikan, bahkan kekeringan yang melanda cilacap saat ini.
