Tajukpolitik – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) didorong untuk mengambil sikap oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, PDIP akan lebih menguntungkan jika berada di posisi oposisi, mirip dengan posisi mereka selama masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“PDIP akan mendapatkan dukungan yang cukup besar pada pemilu berikutnya jika berada di luar pemerintahan,” ujar Andi, Selasa (21/5).
Andi menilai bahwa dukungan untuk partai berlambang banteng moncong putih yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini akan datang dari pemilih loyal PDIP serta kelompok pemilih yang antirezim.
“PDIP dengan pengalaman sebelumnya sebagai partai oposisi, jika berada di luar pemerintahan, dipastikan akan memberikan efek positif bagi keseimbangan kekuasaan politik di Indonesia,” pungkas Andi.
Selain itu, Andi berpendapat bahwa menjadi oposisi akan memperkuat citra PDIP sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PDIP dan menarik simpati dari pemilih yang tidak puas dengan pemerintahan yang berkuasa.
Selama masa pemerintahan SBY, PDIP berhasil membangun citra sebagai partai yang kritis dan vokal dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Hal ini terbukti efektif dalam mempertahankan basis pendukung mereka dan bahkan menarik dukungan dari kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan.
Dengan situasi politik yang dinamis saat ini, keputusan PDIP untuk menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah politik Indonesia ke depan.
Banyak pihak yang menunggu langkah strategis dari PDIP, mengingat peran signifikan mereka dalam peta politik nasional.
Pada akhirnya, pilihan PDIP untuk menerima sikap oposisi atau tidak akan sangat menentukan bagaimana mereka akan berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah tetap diawasi dengan baik untuk kepentingan rakyat.
