TajukPolitik – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) singgung putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintah KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.
Hal tersebut turut disinggung saat berpidato di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/3).
Menurut AHY, putusan PN Jakpus menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal sehat
“Mencermati putusan PN Jakpus menunda Pemilu 2024 tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita,” tegas AHY disambut riuh tepuk tangan dan teriakan kader Demokrat.
Putra sulung Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menelisik, putusan PN Jakpus muncul setelah isu presiden tiga periode bergulir.
“Apakah ini kebetulan belaka? Isu ini hadir setelah isu presiden tiga periode?” tanya AHY.
Lebih lanjut, AHY juga mengaku sudah menyerap aspirasi rakyat ke sejumlah pelosok negeri terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Ia mengungkap mayoritas rakyat menolak penundaan Pemilu 2024.
“Rakyat menolak penundaan Pemilu 2024,” pungkasnya.
Pidato politik AHY disaksikan oleh ribuan kader partai Demokrat yang hadir di Tenis Indoor Senayan.
Seperti diketahui PN Jakpus perintahkan tunda pemilu dan memenangkan gugatan Partai Prima yang tidak lolos verifikasi KPU.
AHY juga menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan uang pajak yang disetor masyarakat.
AHY meminta pemerintah untuk meyakinian rakyat terkait penggunaan uang pajak.
Apakah uang pajak benar-benar telah masuk ke kas negara.
“Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran. Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui ke mana uang itu digunakan oleh pemerintah,” ujar AHY
Dia menyatakan bahwa pertanyaan itu tak terlepas karena pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah masih belum baik.
Sebab uang pajak masih rawan disalahgunakan.
“Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persen dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa masalah ini membuat kepercayaan masyarakat menjadi turun kepada pemerintah.
Karena itu, pemerintah harus mengembalikan kredebilitas pengelolaan pajak.
“Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemeritnah pun turun. Untuk itu kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasannya,” tukasnya
