TajukPolitik – Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, rakyat bebas menentukan pilihan pada Pilpres 2024.
Baginya, tidak ada keharusan memilih pasangan Prabowo-Gibran jika tidak suka pasangan tersebut.
Hashim mengatakan, TKN tidak akan memaksa rakyat untuk memilih Prabowo-Gibran. Bila rakyat memiliki pilihan lain, hal itu diperbolehkan untuk dilakukan.
“Kalau tidak suka dengan pak Prabowo dan Mas Gibran iya pilih yang lain lah, enggak ada paksaan kok. Indonesia bukan Korea Utara, Indonesia adalah demokrasi,” kata Hashim Djojohadikusumo kepada wartawan, Kamis (16/11).
Hashim mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi. Dengan begitu, menjunjung tingga kebebasan untuk memilih atau dipilih.
“Di Indonesia ada pilihan kalau tidak suka Prabowo ya sudahlah, pak Prabowo mungkin terlalu gemuk, Mas Gibran mungkin terlalu kurus, yang satu gemoy yang satu apa, ya sudahlah pilih presiden yang bukan gemoy,” imbuhnya.
Dengan kondisi demokrasi yang dianut oleh Indonesia, rakyat bebas menentukan pilihannya. Masyarakat tak perlu khawatir akan mendapat hukuman karena tidak memilih Prabowo-Gibran.
“Kalau mereka tidak suka, nggak usah yang gemoy. Pilih yang bukan gemoy nggak apa-apa, nggak ada hukuman untuk itu,” pungkas Hashim.
Adik kandung Prabowo Subianto, Hasim Djojohadikusumo, kembali memuji kolaborasi kerja Jokowi dengan Prabowo yang menggagalkan megakoprusi di Kemenhan. Ia menceritakan bagaimana kejadian tersebut saat acara relawan Guyub Nasional di Jakarta pada 15 November 2023.
Prabowo berhasil membatalkan kontrak senilai Rp 51 triliun yang berpotensi menimbulkan kerugian sangat besar terhadap negara. Waktu itu Prabowo baru saja menjabat menhan, terdapat proposal yang berisi tentang pembelian alutsista yang mencapai nilai fantastis.
Setelah mendalami proposal tersebut, Prabowo menaruh kecurigaan dan langsung melaporkan kepada Jokowi. Kemudian, presiden ke-7 tersebut langsung memerintah ketua umum Partai Gerindra itu untuk meninjau ulang. Jika memang ditemukan adanya potensi korupsi, Jokowi mendukung penuh langkah Prabowo dalam memberantas korupsi.
Dalam kontrak tersebut, ditemukan nilai mark-up yang mencapai 1.250 persen. Yang awalnya hanya USD 800 dinaikkan menjadi USD 10.800. Hashim menuturkan bahwa nilai transaksi tersebut sangat tidak masuk akal. Kemudian, Prabowo secara tegas langsung membatalkan semua kontrak tanpa melakukan tender ulang.
“Prabowo menolak godaan, saya bersaksi dia selamatkan uang kalian, your money, sebanyak Rp 15-20 triliun dari tangan-tangan koruptor,” terangnya di sela acara relawan Gibran.
