TajukPolitik – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menilai, pernyataan Puan Maharani yang menyebut tak pernah meginstruksikan Fraksi PDIP di DPR untuk menggulirkan hak angket adalah sinyal kuat bakal bergabungnya PDIP ke Koalisi Prabowo-Gibran.
“Dari pernyataan Puan Maharani menunjukkan sinyal bahwa PDIP potensi bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo,” kata Igor saar, Jumat, (29/3).
Igor menyebut, keputusan gabung tidaknya PDIP ke Koalisi Prabowo, juga ditentukan hasil putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Keputusan apakah PDIP bergabung atau nanti berada di luar pemerintahan Prabowo, ditentukan dari PHPU di MK,” ujarnya.
Igor lantas menyinggung rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya ini juga akan menjadi penentu gabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo.
“Kita juga menunggu pertemuan Prabowo dan Megawati usai menunggu hasil putusan PHPU di MK,” tutupnya.
Puan Maharani menegaskan tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR soal hak angket terkait Pemilu 2024.
Puan menyampaikan hal ini usai memimpin rapat paripurna DPR RI hari ini, Kamis (28/3). Sebelum hadir ke DPR hari ini, Puan melaksanakan tugas di luar negeri sebagai pimpinan parlemen Indonesia.
“Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan,” kata Puan Maharani menjawab pertanyaan soal hak angket.
Dirinya menyebut jika memang hak angket adalah jalan terbaik, itu boleh saja dilakukan. Namun Puan menegaskan sampai saat ini belum ada hak angket terkait pemilu yang bergulir di DPR.
“Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di mana di lapangan,” ujar Puan.
