TajukPolitik – Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mempertanyakan bagaimana jika nanti Anies Baswedan menjadi Presiden, sedangkan komitmen dengan koalisi saja dilanggar.
Hal tersebut diungkapkan Herman Khaeron menanggapi sikap Nasdem dan Anies yang melanggar komitmen tiba-tiba menyetujui Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapres, tanpa ada pembicaraan dan pemberitahuan.
“Melihat kejadian-kejadian seperti ini menjadi aneh. Bagaimana nanti kalau sudah berjalan koalisi ini memimpin negara. Bagaimana kalau nanti Presiden ini menjadi pimpinan negara. Komit saja tidak, dan bahkan dalam memutuskan sesuatu mengutus utusannya. Kenapa tidak secara gantlemen datang dan menyampaikannya. Apa yang terjadi sebetulnya di pihak sana,” jelas Herman, dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Jumat 1 September 2023.
Jelas Herman, memang pada 25 Agustus 2023 ada surat yang mereka terima. Lalu pada 30 Agustus datang utusan Anies yakni Sudirman Said, menyampaikan bahwa koalisi juga telah membangun kerjasama dengan PKB.
“Tentu ini jauh dari etika moral politik yang baik,” tegas Herman.
Herman mengatakan, situasi seperti ini menjadi kasus tersendiri. Sebab partai politik yang juga organ negara, seharusnya menunjukkan etika politik yang baik. Begitu juga dengan Anies.
“Sebagai individu calon presiden juga menunjukkan etika yang baik. Semestinya kalau ada pembicaraan dan lain sebagainya kan bisa saja datang dan menyampaikan secara baik-baik, ini tidak,” kata Herman.
Padahal lanjut anggota DPR RI tersebut, bisa saja Anies menghubungi mereka. Tetapi kata Herman, itu tidak dilakukan.
“Maksudnya apa, apakah ini bentuk ketidak hormatan dan lain sebagainya kami tidak mengerti, sikap inikan semestinya diterangkan disampaikan baik oleh Partai Nasdem maupun oleh Anies Baswedan kenapa hal ini bisa terjadi,” jelasnya.
Dengan situasi ini, Herman mengakui pihaknya sudah melakukan evaluasi dan berkesimpulan untuk menyudahi kerja sama di Koalisi Perubahan. Walau keputusan resmi ada di Ketua Majelis Tinggi Partai.
“Jika memang kadar tanggungjawab moral etika politiknya hanya sejauh ini ya sudahlah Demokrat kan memiliki standar moralitas yang baik standar etika yang baik,” katanya.
“Menurut saya tidak ada hal yang penting lagi untuk dilanjut, lebih baik ke depan tentu para kader juga mendesak Majelis Tinggi atau meminta kepada Majelis Tinggi untuk justru membicarakan mana yang bisa ke depan perbaiki bangsa. Mana kandidat kandidat atau koalisi yang ke depan memiliki komitmen yang etika yang baik,” jelas Herman.
