Tajukpolitik – Partai Demokrat merespons santai syarat yang diajukan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo terlebih dahulu sebelum adanya pertemuan SBY dan Megawati.
Karena memang pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, sudah banyak diinginkan oleh rakyat.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan jika konteksnya untuk memperbaiki hubungan antar tokoh bangsa, sebaiknya didasarkan atas kepentingan rakyat.
“Bukan kepentingan politik,” tegas Herman, Selasa (12/9).
Lagipula, menurut Herman, dengan upaya rekonsiliasi melalui silaturahim pertemuan SBY dan Megawati justru bisa menjadi cara untuk menjajaki koalisi Demokrat dengan PDIP dan parpol lainnya.
“Justru dengan rekonsiliasi dan silaturahmilah bisa menjadi pintu masuk berkoalisi,” pungkas Herman.
Untuk diketahui, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum Partai Demokrat atau SBY bertemu dengan Megawati, yaitu mengunjungi elit partai lain dan meminta dukungan dari partai tersebut.
“Ya pertemuan kan secara bertingkat, kalau kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu, kan Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP, kemudian setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal, itu yang terjadi terhadap PPP, Perindo, dan Hanura,” kata Hasto dalam kepada wartawan, Sabtu (9/9).
Atas dasar itu, politikus asal Yogyakarta tersebut menekankan bahwa Partai Demokrat harus menyatakan dukungannya terlebih dahulu untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
“Jadi diberikan dukungan terlebih dahulu, baru secara formal, sehingga kerja sama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara,” ujar Hasto.
Adapun, saat ini Partai Demokrat belum memutuskan untuk bergabung ke koalisi mana setelah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Demokrat masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai untuk memutuskan apakah bergabung ke koalisi PDIP dengan Ganjar Pranowo sebagai Capres atau ke Koalisi Indonesia Maju dengan Prabowo Subianto sebagai Capres.
