TajukNasional Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochamad Afifuddin, melaporkan bahwa rata-rata partisipasi pemilih di Pilkada hanya mencapai 68 persen, jauh di bawah tingkat partisipasi Pemilu 2024 yang mencapai 81,78 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi pemilih. Salah satunya adalah kejenuhan masyarakat akibat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam tahun yang sama.
“Kejenuhan masyarakat sangat terasa karena harus mengikuti Pemilu dan Pilkada secara berdekatan. Ini menjadi salah satu penyebab utama menurunnya minat masyarakat untuk berpartisipasi,” ujar Dede saat ditemui di Surabaya, Jumat (6/12).
Faktor lain yang disorot Dede adalah tingginya biaya Pilkada, yang berdampak pada kualitas calon yang muncul di beberapa daerah. “Calon yang sebenarnya diharapkan masyarakat sering kali tidak mampu maju karena tingginya biaya politik, apalagi Pilkada serentak dengan banyak daerah lain. Akibatnya, masyarakat kurang antusias,” jelasnya.
Dede juga menilai bahwa kurangnya sosialisasi dari KPU kepada pemilih pemula, terutama generasi muda, menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi. “Generasi muda, khususnya Gen Z, masih kurang dirangkul baik melalui sosialisasi KPU maupun pendekatan dari para calon. Padahal mereka adalah segmen pemilih yang sangat potensial,” tambahnya.
Politisi Partai Demokrat ini menyarankan agar pemerintah dan DPR mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun yang sama dengan Pemilu. Menurutnya, pemisahan waktu antara Pemilu dan Pilkada dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memilih.
“Kami di Komisi II merasa perlu mempertimbangkan pemisahan tahun pelaksanaan antara Pemilu dan Pilkada. Dengan begitu, euforia dan semangat masyarakat untuk memilih dapat meningkat. Jika terus begini, masyarakat bisa semakin apatis, terutama jika mereka merasa tidak ada calon yang menarik atau sesuai harapan,” ungkap Dede.
Komisi II DPR berencana mengadakan rapat kerja dengan KPU untuk membahas hasil Pilkada 2024 dan mencari solusi atas rendahnya partisipasi pemilih. Dede berharap evaluasi yang mendalam dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.
“Pilkada adalah salah satu pilar demokrasi. Jika masyarakat tidak lagi tertarik untuk berpartisipasi, maka ini menjadi alarm bagi kita semua untuk segera memperbaiki sistem yang ada,” tegasnya.
