Tajukpolitik – Pengamat Politik Ray Rangkuti mengkritik dukungan Partai Nasdem untuk pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.
Menurut Ray Rangkuti, jika Partai yang dipimpin Surya Paloh itu setia pada narasi perubahan seharusnya Nasdem berada di luar pemerintahan.
“Kalau Nasdem setia pada jargon perubahan, ya mereka mestinya partai yang mendeklarasikan pertama kali sebagai oposisi karena jelas-jelas Nasdem itu berbeda dengan koalisinya Pak Prabowo,” tegas Ray dalam acara laporan tahunan PBHI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).
Diketahui, Nasdem berada dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Sementara itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasangan Prabowo-Gibran membawa narasi keberlanjutan dari kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ray menilai jika Nasdem mendukung pasangan Prabowo-Gibran artinya mereka mendukung kebijakan lanjutan tersebut. Termasuk, kebijakan Prabowo-Gibran yang akan memberi makan siang dan susu gratis.
“Sekarang kalau mereka masuk ke dalam (pemerintahan), ya artinya mereka menerima IKN, menerima makan siang gratis, dan seterusnya,” jelas Ray.
“Jadi kalau dari jargon jelas ini bukan pertemuan yang tepat, ini adalah pertemuan yang dipaksakan. Apa yang memaksa mereka bertemu, nah kepentingan pragmatis politik,” sambung Ray.
Ray lantas menduga, ada kepentingan yang ingin dicapai Partai Nasdem atas pernyataan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
