TajukNasional Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengecam insiden kekerasan yang menewaskan seorang saksi dari pasangan calon bupati (cabup) Sampang dalam Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan aparat keamanan, harus lebih waspada dan tidak menganggap situasi terkendali (under control) tanpa memastikan pengamanan yang memadai.
“Kita jangan merasa semuanya dalam kondisi terkendali, tapi realitanya justru sebaliknya. Saat peristiwa terjadi, pemerintah dan kepolisian harus menghadapi konsekuensi besar. Tidak boleh ada nyawa yang hilang dalam sebuah kompetisi politik,” kata Dede Yusuf dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (18/11)
Dede Yusuf juga menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan yang terkait Pilkada, termasuk insiden meledaknya speedboat yang menewaskan Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara, serta kasus pengeroyokan dengan senjata tajam (*carok*) di Sampang, Madura, yang merenggut nyawa seorang saksi dari tim pasangan calon (paslon) Jimad Sakteh.
Kejadian di Sampang bermula saat paslon nomor urut 2, Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz (Jimad Sakteh), melakukan kunjungan ke Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Minggu (17/11/2024). Setelah kunjungan, korban, Jimmy Sugito Putra, yang merupakan saksi dari paslon tersebut, dikeroyok oleh sekelompok orang bersenjata celurit.
“Kejadian ini sangat memilukan. Daerah itu konon dikenal dengan kultur penggunaan senjata tajam dalam konflik, tetapi tetap saja tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan semacam ini,” tambah Dede Yusuf.
Ketua Tim Pemenangan Jimad Sakteh, Surya Noviantoro, mengungkapkan bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya deteksi dini dan pengamanan oleh pihak berwenang. Ia mendesak Kepolisian untuk segera menangkap para pelaku dan mengusut tuntas otak di balik insiden tersebut.
“Korban tidak bersenjata, tetapi dikeroyok oleh sekelompok orang dengan celurit. Ini tindakan kriminal yang sangat kami kutuk. Kami mendesak Kepolisian untuk segera bertindak tegas,” tegas Surya.
Komisi II DPR RI meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan selama Pilkada Serentak 2024, terutama di daerah-daerah rawan konflik. Dede Yusuf menegaskan bahwa kompetisi politik tidak boleh mengorbankan nyawa masyarakat.
“Satu nyawa sangat berharga. Pemerintah harus memastikan pengamanan maksimal agar kejadian seperti ini tidak terulang. Jangan sampai demokrasi kita tercoreng oleh tindak kekerasan,” tutupnya.
Dengan semakin dekatnya puncak Pilkada, diharapkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu dapat menciptakan situasi yang kondusif dan aman bagi seluruh pihak.
