TajukNasional Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat untuk memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Jawa Barat, dengan sekitar 36 juta pemilih, menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, menjadikannya salah satu wilayah dengan tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menjelaskan bahwa Pilkada 2024 di Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri, baik dalam hal jumlah pemilih maupun dinamika sosial-politik yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah perubahan demografi dan migrasi penduduk yang dapat berdampak pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang harus dipastikan akurat dan valid.
“Jawa Barat termasuk dalam empat provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada tertinggi di Indonesia. Beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kota Sukabumi, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan Cirebon berpotensi mengalami gangguan, mengingat adanya perbedaan dalam penegakan hukum dan pengawasan di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Dede dalam rapat yang digelar di Gedung Pakuan, Rumah Jabatan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, pada Rabu (13/11).
Selain itu, Dede Yusuf juga menyoroti potensi kerawanan lain seperti bencana alam, politik uang, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta potensi konflik antar pasangan calon. “Kami telah meminta kesiapan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan Pilkada berlangsung lancar dan aman,” tambahnya.
Terkait dengan netralitas ASN, Dede menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 20 pejabat sementara (PJ) yang bertugas di daerah-daerah yang tengah menjalankan Pilkada. Kehadiran pejabat yang berasal dari daerah yang sama dapat menimbulkan persepsi tidak netral, yang berpotensi merugikan proses demokrasi.
“Netralitas ASN sangat penting karena mereka memegang peranan sensitif dalam mengelola Pilkada. Ketidaknyamanan dalam proses ini bisa mempengaruhi objektivitas, yang tentu saja merugikan proses demokrasi kita,” tegas Dede.
Komisi II DPR RI juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada. Mereka berharap agar proses pemilihan berjalan dengan lancar, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dalam hal rekam jejak calon kepala daerah. “Pemilih harus didorong untuk memilih calon yang memiliki integritas dan visi yang jelas untuk memajukan daerahnya,” kata Dede.
Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 sangat bergantung pada kesiapan semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara, aparat keamanan, dan masyarakat. Dede Yusuf mengimbau semua pihak untuk bekerja sama memastikan Pilkada berjalan dengan aman, adil, dan sesuai prinsip demokrasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan memilih pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi daerahnya.
“Pilkada adalah hak demokrasi yang harus dihormati. Hasil Pilkada nanti akan mencerminkan kemajuan yang diinginkan masyarakat, oleh karena itu kita harus menjamin prosesnya berjalan dengan baik,” ujar Dede.
Dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang solid, Komisi II berharap Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat dan seluruh Indonesia dapat terlaksana dengan sukses, menciptakan pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerah masing-masing.
