Tajukpolitik – Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut sikap Presiden Jokowi cawe-cawe urusan capres bakal menjadi warisan yang buruk dalam sistem demokrasi di Indonesia.
“Presiden partisan di dalam pemilu jelas meninggalkan legacy yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi kita. Presiden selanjutnya tentu berpotensi melakukan hal yang sama, karena tak ada pembelajaran dan contoh ketauladanan dari seorang negarawan, ibarat kain sarung muter-muter di situ,” jelas Pangi, Kamis (18/5).
Menurut Pangi, seorang presiden seharusnya netral dalam urusan capres agar demokrasi dapat berjalan dengan benar. Jokowi, kata dia, seharusnya juga tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan, menyiapkan penggantinya.
“Presiden tidak mau dilecehkan, tapi kalau presiden terlalu jauh cawe-cawe di dalam menentukan penerus beliau, tentu ada resiko besar yang menunggu beliau. Kalau kalah jagoannya, maka siap-siap Jokowi akan dilecehkan dan menjadi bulan-bulanan setelah tidak lagi berkuasa menjabat sebagai presiden,” ungkap Pangi.
Pangi menjelaskan upaya Jokowi cawe-cawe urusan capres untuk memberikan pesan dan dukungan politik terhadap kandidat tertentu sejauh ini pengaruhnya terbilang rendah.
Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022, menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh presiden.
Sementara itu sisanya mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi dan 9,3 persen tidak menjawab.
Masih menurut survei tersebut, Pangi menyebut jumlah pemilih dari Gen-Z dan Gen-Milenial pada Pemilu 2024 presentasenya mencapai 60 persen. Generasi tersebut tidak mudah terpengaruh oleh tokoh agama, adat, orang tua, tokoh berpengaruh, termasuk presiden sekalipun.
Para pemilih tersebut, kata Pangi, relatif memilih preferensi politik yang cukup memadai dan punya banyak kanal informasi. Sehingga keputusan politik mereka benar-benar otonom alias tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun.
“Itu artinya, arah dukungan Presiden Jokowi tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk mengiring pemilih kepada kandidat tertentu,” kata Pangi.
Dengan rendahnya pengaruh tersebut, Pangi menyebut pada akhirnya yang terkesan di benak publik adalah Jokowi tampaknya ingin memaksakan penggantinya. Seolah-olah, kata Pangi, kriteria capres-atau cawapres pilihan presiden merupakan selera asli rakyat, walaupun kenyataannya berkata lain.
Pangi menyebut presiden yang sedang berkuasa tidak bisa mempengaruhi kehendak rakyat. Ia mengingatkan jangan sampai seolah-olah suara presiden adalah representasi suara rakyat.
“Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat bukan kedaulatan berada di tangan Presiden Jokowi. Tetap rakyat yang berdaulat, Presiden Jokowi hanya menjalankan mandat rakyat, jangan sampai presiden sabotase daulat rakyat,” tutur Pangi.
