Tajukpolitik – Partai Demokrat mengkritik pernyataan Presiden Jokowi akui cawe-cawe urusan capres pada Pilpres 2024 mendatang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan tidak elok bagi seorang kepala negara menujukkan keberpihakan dalam pemilu, dan melampaui batas jabatan sebagai kepala negara.
Herzaky menyarankan agar Jokowi berfokus menyejahterakan rakyat alih-alih akui cawe-cawe urusan capres.
“Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya,” kata Herzaky melalui pesan tertulis, Senin (29/5).
Jokowi, ujar Herzaky, seharusnya berfokus kepada pengentasan kemiskinan di Indonesia ketimbang pusing memikirkan Pilpres 2024. Ia menyebut masih banyak masyarakat yang hingga saat ini taraf hidupnya belum sejahtera.
“Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY,” jelas Herzaky.
Selain itu, Herzaky mengatakan sebagai pemimpin nasional, Jokowi tidak seharusnya ikut campur dalam hal-hal politis dalam pilpres. Ia menyebut sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya memikirkan bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan baik.
“Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan. Agar bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Mega di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014 yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil,” tutur Herzaky.
Ia juga mengatakan penentuan presiden merupakan hak prerogatif seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat. Sehingga, menurut dia, Jokowi tidak elok bila ikut campur dalam penentuan siapa saja yang maju dalam pilpres nanti.
“Bukan memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden. Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe,” ungkap Herzaky.
Herzaky juga menilai ucapan Jokowi itu bisa menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Sebab, kata dia, dengan mencuatnya isu PK Moeldoko terhadap Partai Demokrat, bisa saja masyarakat menanggap pemerintah sedang menggembosi Anies Baswedan sebagai capres.
“Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024,” tukas Herzaky.
