Tajukpolitik – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), terkait larangan membawa orang toxic ke kabinet atau pemerintahan.
Menurut Saleh, ucapan Luhut hanya merupakan nasihat dari seorang senior kepada adik kelasnya.
“LBP adalah mantan komandan Pak Prabowo. Jadi, wajar jika saat Prabowo menjadi Presiden terpilih, Luhut memberikan nasihat kepada adik kelasnya,” ujar Saleh dalam acara Rakyat Bersuara yang bertema “Orang Toxic Nggak Boleh Jadi Menteri,” pada Selasa (14/5).
Saleh menjelaskan bahwa Luhut bertujuan agar Prabowo berhati-hati dalam membangun pemerintahan ke depan.
Hal ini agar Prabowo bisa memilih orang-orang terbaik yang dapat membantu mewujudkan pembangunan yang optimal.
“Pak Prabowo diminta untuk menafsirkan ini dengan hati-hati, tanpa menyebutkan nama tertentu, tetapi lebih kepada prinsip untuk tidak berurusan dengan orang toxic,” tambah Saleh.
Menurut Saleh, istilah “toxic” dalam konteks ini bukan hanya berarti kalimat yang tidak sopan atau merendahkan, tetapi juga mengacu pada perilaku yang merugikan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Saleh menegaskan bahwa Luhut menginginkan pemerintahan di era Prabowo-Gibran untuk menghindari individu-individu yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut.
“Apakah itu menghina orang? Tidak. Itu adalah prinsip dasar dalam berbangsa dan bernegara. Kita diminta untuk mengatur pemerintahan dengan benar dengan memilih orang-orang yang bisa bekerja dan memberikan kontribusi positif, sejalan dengan pemikiran serta melanjutkan pembangunan Indonesia,” jelas Saleh.
Pernyataan ini menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam membentuk kabinet pemerintahan yang baru.
Dengan demikian, nasihat Luhut kepada Prabowo diharapkan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, yang dapat mendorong kemajuan Indonesia.
