TajukPolitik – Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menilai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dinilai telah menjungkirbalikkan fakta perihal sistem pemilu.
Hal itu menyusul pernyataannya yang menyebut sistem Pemilihan Umum (Pemilu) pernah diubah saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.
Hal itu disampaikan oleh Gigin menilai tangan kanan Megawati Soekarnoputri itu memang kerap memutarbalikkan fakta.
“Orang ini gemar berkali-kali menjungkirbalikkan fakta,” ungkapnya, dikutip tajuknasional.com dari cuitannya di Twitter, Selasa (21/2).
Karena tudingan Hasto ke SBY, Gigin menganggapnya sengaja dilakukan agar orang lain bisa disalahkan.
“Senjatanya ‘maling teriak maling’,” ujarnya.
Sementara itu politisi Partai Demokrat Yan A. Harahap menyentil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah mengganti sistem Pemilu pada 2008 silam.
Dia menegaskan bahwa yang memohon ke MK pada 2008 lalu bukan kader demokrat melainkan PDIP.
Hal itu disampaikan Yan Harahap dalam akun Twitter pribadinya, pada Selasa 21 Februari 2023.
“Hasto lupa bahwa yg memohon ke MK pada 2008 soal perubahan itu namanya M Sholeh kader PDIP. Bukan Demokrat. Hasto ini pura2 lupa apa memang sedang ‘linglung’?,” ujar Yan Harahap dikutip Newsworthy.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menjawab pernyataan SBY. Dirinya mengingatkan kejadian 2008.
“Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review,” katanya, Senin (20/2).
“Itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” sambung Hasto.
Hasto mengatakan upaya yang dilakukan Demokrat adalah strategi jangka pendek untuk meraih kemenangan.
“Dengan melakukan segala cara akhirnya Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Bayangkan dengan PDIP yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen,” ujarnya.
Hasto menjelaskan bahwa judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.
“Sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa,” ujarnya.
Menurut Hasto, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.
