TajukNasional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan 518 penyelenggara Pemilu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang berlangsung dari 24 hingga 26 Oktober 2024.
Rakor ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) menjelang Pilkada Serentak 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan Pemilu.
“DKPP ingin semua penyelenggara Pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas,” kata Heddy dalam keterangan resminya.
Heddy menjelaskan bahwa Rakor ini tidak hanya penting untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran KEPP.
Hingga 25 Oktober 2024, DKPP telah menerima 565 aduan, angka yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 325 aduan yang diterima sepanjang 2023.
“Bulan Oktober 2024 masih berjalan, tetapi aduan yang diterima sudah mencapai 173 persen dari total aduan tahun lalu,” tambahnya.
Peserta Rakor terdiri dari 21 Ketua KPU tingkat provinsi, 21 Ketua Bawaslu tingkat provinsi, serta 238 Ketua KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten/kota dari 21 provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia.
Provinsi yang terlibat antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Melalui Rakor ini, DKPP berharap penyelenggara Pemilu dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung secara adil dan transparan.
