Tajukpolitik – Partai Demokrat menolak Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Sebab, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut bukan tokoh Perubahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief, Minggu (9/4).
“Walaupun menjadi wapres menjadi hak setiap orang, tapi komitmen perubahan dari 3 partai, PKS, Demokrat dan NasDem itu sudah terikat pada semacam perjanjian yang ditandatangani oleh 3 ketua umum partai, mengikuti kontestasi capres dan cawapres ini kan memperbaiki keadaan, bukan seperti Indonesian Idol yang penting muncul, setiap ada ini muncul dan Demokrat punya catatan dan pasti akan menolak kalau Pak Sandi Uno,” jelas Andi.
Ia kemudian menyinggung soal isu Sandiaga Uno yang akan bergabung dengan PPP. Menurutnya, strategi yang sama pernah dilakukan Sandiaga pada tahun 2019 lalu.
“Kenapa, karena dulu juga berpura-pura pindah ke PAN berpasangan juga dengan Pak Prabowo. Sekarang dengan strategi yang sama pindah ke PPP. Jadi apa ya, gaya pemodal berpolitik kita menolak, pasti output-nya tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa,” tegasnya.
Menurut Andi, Partai Demokrat belum mendengar komitmen perubahan dari Sandiaga Uno. Andi Arief menyarankan agar Sandiaga fokus menuntaskan kerjanya di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Untuk itu, pihaknya tidak mau Sandi menjadi cawapres Anies Baswedan.
“Karena Demokrat punya catatan dan komitmen perubahan dari Pak Sandi kan belum kita dengar, dia bahkan bagian dari kekuasaan, menikmati itu. Berkampanye untuk kekuasaan juga, jadi menurut saya pola pikir bahwa semua mentang-mentang termasuk pemodal yang berpolitik tidak semua partai bisa dibeli, tidak semua partai bisa diakali, kami tegas menolak kalau Pak Sandi Uno,” tutur Andi.
Lebih lanjut, ia lantas menyinggung soal politik identitas yang muncul pada Pilkada DKI tahun 2017. Menurutnya, Sandiaga memiliki kontribusi terhadap politik identitas itu.
“Yang lebih ideologis sebetulnya politik identitas ini kan sejak Pak Sandi muncul di Jakarta, jadi kita tidak ingin Anies masuk kembali dalam politik identitas. Awal Pilkada DKI kan Pak Sandi punya sumbangsih cukup besar terhadap politik identitas. Di mana-mana di dunia ini borjuasi memang bisa memainkan politik identitas, karena itu kita menolak dan Anies harus menjadi pimpinan negara, artinya capres yang mengandalkan garis tengah,” pungkasnya.
