Tajukpolitik – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel E Silaen, menegaskan Presiden Jokowi jangan ikut campur mengurus politik pilpres 2024 mendatang.
Samuel menyebut sebagai kepala negara, Jokowi baiknya fokus mengurusi bangsa hingga berakhirnya masa jabatan di tahun depan, bukan malah fokus mengurus politik pilpres.
Ia pun mengatakan jika cawe-cawe Presiden Jokowi dalam bursa pencapresan 2024 sudah mulai tidak disukai masyarakat.
“Presiden Jokowi itu bukan hanya milik satu kelompok atau golongan tertentu saja. Jangan sampai rakyat merasa muak dengan semua yang ada itu,” tegas Samuel, Sabtu (29/4).
Menurut Samuel, meskipun Presiden Jokowi berasal dari penugasan partai politik PDIP, namun jabatan fungsional presiden adalah mandat rakyat untuk mengurus hajat hidup orang banyak.
“Maka, tidak baik kalau perasaan masyarakat semakin terakumulasi hingga dapat melahirkan pembangkangan yang anarkis (karena ikut campur di Pilpres 2024),” ujar Samuel memperingati aksi tak terpuji Jokowi ini.
Samuel menerangkan di masa seperti saat ini, Presiden Jokowi harus berdiri di atas semua golongan dan kelompok.
Ia menambahkan meskipun di balik layar presiden tetap berperan aktif urusi politik, namun jangan sampai terlihat kentara oleh masyarakat.
“Sebab rasa sayang rakyat akan muak jika sudah berlebihan. Ini bukan menggurui, tapi memberikan masukan agar marwah jabatan presiden baik di mata rakyat,” pungkas Samuel.
Untuk diketahui, kegiatan cawe-cawe Presiden Jokowi terkait capres dan cawapres sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Jokowi ikut dalam mengendorse capres dan cawapres, seperti saat ia menyebut Prabowo sebagai pengganti dia selanjutnya, ataupun terang-terangan mengatakan jika Ganjar Pranowo cocok menjadi Presiden.
Padahal, Jokowi harusnya belajar dari Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersikap netral. SBY saat pemilu 2014 tidak ada mendukung secara terang-terangan capres dan cawapres yang bertarung.
