TajukNasional Tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengklaim banyak warga Jakarta yang tidak menerima formulir C6 atau undangan mencoblos pada Pilkada Jakarta 2024.
Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, menyebutkan bahwa kegagalan distribusi formulir C6 berdampak signifikan pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
Menurut Baco, distribusi formulir C6, yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terhambat oleh lemahnya koordinasi antara KPPS dan perangkat RT/RW di lapangan.
“TPS yang biasanya berisi 300 orang kini diisi 600 orang, sehingga KPPS kewalahan dalam menyampaikan formulir C6,” kata Baco dalam konferensi pers yang digelar di DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12).
Baco menilai buruknya distribusi ini menyebabkan banyak warga gagal menggunakan hak pilih mereka. Ia juga mengkritik kinerja PPS dan KPPS yang dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional.
“Karena ketidakbecusan penyelenggara Pilkada, hak rakyat untuk memilih calon gubernurnya dihilangkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Baco mengungkapkan temuan bahwa banyak formulir C6 yang justru dikirimkan kepada warga yang telah meninggal.
“Kami menemukan laporan dari masyarakat bahwa formulir C6 dikirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu,” ujarnya.
Selain masalah distribusi formulir, Tim RIDO juga menyoroti dugaan kecurangan di TPS 28 Pinang Ranti. Baco mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS bermasalah.
“Jika C6 sengaja ditahan dan data orang meninggal dimasukkan, Pilkada ini bisa dinyatakan cacat hukum,” tegas Baco.
Tim Hukum RIDO berencana melaporkan masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
