TajukPolitik – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait gugatan Kongres Luar Biasa (KLB) soal kepengurusan Demokrat. Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti menilai upaya yang dilakukan Moeldoko tidak menunjukkan jiwa kesatria karena berusaha merebut partai lain.
“Kami lihat Pak Moeldoko tidak menunjukkan jiwa ksatria sebagai Purnawirawan TNI. Jiwa cemen, tidak siap membuat partai tapi justru ada upaya membegal Partai Demokrat,” kata Rinto Subekti usai menyerahkan surat perlindungan hukum di PTUN Semarang, Selasa (4/4).
Rinto bersama sejumlah kader Demokrat Jateng datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk menyerahkan surat berisi permohonan perlindungan hukum atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Mahkamah Agung lewat pengadilan di daerah
“Kami dari DPD Jateng minta perlindungan hukum terkait PK dari Moeldoko atas pengajuan bukti empat novum di antaranya hanya kliping dari koran,” ungkapnya.
Dia menilai upaya PK Moeldoko untuk mengganggu Partai Demokrat yang saat ini sedang gencar mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2024. Elite Partai Demokrat Jawa Tengah juga menganggap Moeldoko kembali bermanuver untuk mengacaukan tahap pencapresan Anies Rasyid Baswedan.
“Jadi entah dari mana Pak Moeldoko untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan yang saat ini didukung tiga Partai Demokrat, PKS, dan NasDem,” jelasnya.
Sebelumnya, kader-kader Partai Demokrat di daerah merespons langkah Kepala Staf Presiden Moeldoko mengajukan PK untuk merebut Partai Demokrat. Upaya Moeldoko merebut kembali Partai Demokrat awalnya disampaikan langsung oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY menyebut ada PK yang dilakukan oleh Moeldoko cs. Usai pernyataan AHY tersebut, kader-kader Demokrat di beberapa wilayah bergerak. Mereka bahkan pasang badan hingga menggeruduk pengadilan untuk melindungi Demokrat dari Moeldoko cs.
