TajukPolitik – Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan mempertanyakan langkah pihak paslon 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud yang ingin mengajukan hak angket dan menyebut terjadi kecurangan di pilpres 2024.
“Quick count maupun real count menurut saya ya itu adalah fakta. Itu adalah realitas saat ini kecenderungan masyarakat sebagian besar memang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lantas kecurangannya di mana?” kata Herman.
Herman juga mempertanyakan alasan pihak paslon 01 dan 03 yang baru akan mengajukan hak angket pasca-pemungutan suara pemilu 2024.
Ia menilai hak angket seharusnya digulirkan sebelum pemilu. Mengingat isu penyalahgunaaan bansos sudah ramai sebelum pencoblosan.
“Ya kenapa tidak dilakukan sebelum pemilu? Ini kan, suara ini kan berlangsung sebelumnya. Kenapa hak angket tidak diusung pada waktu itu? Kenapa setelah pemilu?” ujar Herman.
Herman menilai apabila yang menang adalah paslon 01 atau 03, maka angket bisa jadi tidak akan digulirkan.
“Apakah kalau yang menangnya 01, ataukah jika yang menangnya 03, apakah masih tetap ada hak angket?” kata dia.
Oleh karena itu, Herman Khaeron mengingatkan, hak angket dapat mendelegitimasi hasil pemilu dan hal itu akan merugikan rakyat.
“Nah, jangan sampai hak angket mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu ini. Orang sudah berjuang, sudah bekerja seoptimal mungkin. Bahkan ada perubahan dalam penyelenggaraan pemilu dan kemudian hak rakyat sudah digunakan, sebagian besar memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata dia.
Apabila hak angket benar-benar digulirkan, menurut Herman, hal itu sama saja mendeligimitasi suara rakyat. Dan hal itu justru merugikan rakyat.
“Kalau suara masyarakat dilegitimasi oleh elite-elite politik melalui keinginan melalui hak angket, menurut saya suara masyarakat yang selama ini disalurkan dengan ikhlas, disalurkan melalui pemilu, saya kira jangan di-downgrade, jangan diturunkan,” pungkasnya.
