TajukPolitik – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mendorong Kementerian BUMN mendata para direksi maupun komisaris yang ikut menjadi timses capres dan cawapres.
Andre menyebut direksi maupun komisaris yang terlibat urusan Pilpres 2024 harus dicopot.
“Kita minta Kementerian BUMN bukan hanya mengimbau, tapi mendata dan mengecek siapa saja komisaris dan direksi yang ikut kampanye di pilpres. Direksi dan komisaris itu langsung copot saja. Bukan diminta mundur, tapi langsung copot,” ujar Andre kepada wartawan, Kamis (9/11).
Andre mengatakan pendataan yang diikuti dengan pencopotan direksi dan komisaris yang terlibat kampanye merupakan pembuktian sikap pemerintah yang netral. Andre menyatakan pencopotan berlaku untuk kampanye seluruh kandidat capres.
Berlaku untuk kampanye kandidat capres manapun. Tanpa terkecuali. Langkah ini membuktikan mengenai netralitas,” kata Andre
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini mencontohkan langkah Arief Rosyid yang mundur dari Komisaris BSI karena bergabung ke TKN Prabowo-Gibran. Untuk diketahui, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Panel Barus, juga mundur dari komisaris salah satu anak usaha Pelindo.
“Apa yang dilakukan oleh Arief Rosyid ini perlu dicontoh. Sehingga tidak ada abuse of power maupun penggunaan akses-akses BUMN dalam kampanye pilpres. Apa yang dilakukan Arief ini merupakan contoh yang baik,” ujar Andre Rosiade .
Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN ini juga mengapresiasi para komisaris BUMN yang sukarela mundur dari jabatan sebagai pejabat di lingkup BUMN. Seperti halnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, di antaranya Roeslan Roeslani, Budiman Sudjatmiko, panel barus dan Muhammad Arief Rosyid Hasan.
Menurutnya, hal ini semata-mata untuk menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan BUMN untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman TKN Prabowo-Gibran seperti Pak Roeslan, Pak Arief Rosyid Hasan, panel barus dan Mas Budiman Sudjatmiko yang sebelumnya merupakan komisaris BUMN sudah memberikan contoh terbaik untuk mundur sebagai pejabat BUMN ketika bergabung dalam tim kampanye paslon. Ini adalah etika yang perlu dijunjung tinggi oleh pejabat publik lain,” ungkap Eko.
Eko berharap langkah ini dapat diikuti oleh pejabat BUMN lainnya yang nama-namanya sudah masuk sebagai tim kampanye paslon tertentu. Sebab jika tidak, Komisi VI akan memanggil nama-nama pejabat BUMN tersebut.
“Kita ini sedang menjaga performa BUMN, agar BUMN tetap untung dan memberikan dividen maksimal kepada negara. Jangan sampai niat baik ini menjadi tidak fokus dan justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Jika dorongan politisnya besar dan SK Menteri tidak mempan, maka nanti saya dan teman-teman Komisi VI akan mendesak kepada pejabat publik yang bersangkutan untuk mundur atau dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir,” tegas Eko.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan langkah ini penting demi menegakan transparansi dan profesionalisme BUMN di mata perusahaan lain, bahkan perusahaan asing. Ia menilai BUMN akan terindikasi menjadi logistik kampanye jika pejabat BUMN yang terafilisasi salah satu tim kampanye paslon tidak mundur dari jabatannya.
“Kami rasa langkah ini cukup serius dan kita lakukan agar para pejabat publik ini tidak memanfaatkan BUMN sebagai logistik kampanye. Jangan sampai perusahaan asing yang mau cari mitra malah tidak percaya kepada BUMN kita karena mereka pikir BUMN kita tidak transparan dan profesional dalam mengelola perusahaan,” pungkas Eko.
