Ia menekankan pentingnya kejujuran dari penyelenggara travel haji non-pemerintah. Menurutnya, memaksa jemaah berangkat tanpa visa yang valid bisa berujung sanksi serius dari otoritas Arab Saudi, termasuk deportasi langsung dari wilayah Makkah dan Madinah.
“Kami mendengar banyak yang diantar ke Tanah Suci lalu diminta keluar karena tidak pegang visa resmi. Ini merugikan jemaah dan mempermalukan negara. Jadi, sampaikan secara jujur saja kondisi sebenarnya,” tegas Marwan.
DPR, kata Marwan, juga tengah membahas revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memperjelas status dan pengawasan visa furoda. Hal ini dimaksudkan agar ke depan pemerintah memiliki pijakan hukum dalam mengawasi penyelenggaraan haji non-reguler.
“Kami ingin visa furoda masuk dalam regulasi. Jangan dibiarkan abu-abu terus. Harus ada pengawasan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan jemaah,” tutupnya.
