Cucun, yang juga Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap praktik eksploitasi jemaah yang masih terus terjadi menjelang musim haji. Ia menekankan agar seluruh jalur keberangkatan haji dari Indonesia benar-benar steril dari praktik manipulatif seperti penggunaan visa nonhaji.
“Ini peringatan keras. Ke depan tidak boleh ada lagi pihak yang menawarkan haji melalui jalur tidak sah. Pemerintah wajib mengawasi secara ketat, dari pengurusan visa hingga proses keberangkatan,” tegasnya.
Ia pun mendorong penguatan fungsi pengawasan oleh otoritas imigrasi Indonesia agar dapat menyaring jemaah yang tidak mengantongi dokumen haji resmi, terutama menjelang dan selama musim haji.
“Kalau Saudi sudah jelas tidak menerima visa non-haji, maka tugas kita di dalam negeri adalah memastikan tak ada yang bisa lolos dengan visa yang bukan untuk haji. Ini tanggung jawab kita semua,” tandasnya.
Insiden di Jumum hanya satu dari sejumlah kasus penipuan berkedok ibadah haji yang muncul di tahun 2025. KJRI Jeddah mencatat bahwa banyak WNI terjerat janji manis dari agen perjalanan nakal yang menawarkan keberangkatan haji menggunakan visa kunjungan biasa.
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menegaskan bahwa hanya visa haji resmi yang sah digunakan untuk menjalankan ibadah tersebut. Pelanggaran aturan ini dapat mengakibatkan deportasi, denda, hingga proses hukum.
Timwas DPR RI mendesak agar Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM segera memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menindak agen ilegal serta memperketat perlindungan terhadap jemaah.
