Tommy juga menyoroti potensi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tekanan terhadap sektor kawasan berikat terus berlanjut. Ia mendorong agar pemerintah membuka ruang relaksasi aturan, misalnya dengan memperbesar porsi penjualan domestik bagi perusahaan yang kesulitan menembus pasar ekspor.
“Kalau tidak bisa menjual keluar negeri, ya jangan ditutup jalur dalam negerinya juga. Kasihan pekerja kalau industri bangkrut,” ujar politisi dari Fraksi PKB itu.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pelonggaran tidak boleh menciptakan ketimpangan antar pelaku industri. Menurutnya, fasilitas kawasan berikat harus didesain agar tetap kompetitif namun tidak diskriminatif terhadap usaha di luar kawasan.
“Kalau perusahaan di luar kawasan berikat tidak mendapat kelonggaran yang sama, ini bisa menimbulkan kecemburuan. Pemerintah harus cari titik tengah,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Tommy Kurniawan meminta agar seluruh aspirasi yang disampaikan pengusaha kawasan berikat dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya adil, tapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
“Kalau tidak cepat direspons, bukan hanya industri yang terganggu, tapi juga stabilitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan,” pungkasnya.
