“Konstruksi harus dilakukan dengan pendekatan ekstra hati-hati. Jangan sampai pembangunan merusak warisan budaya atau lingkungan. Kami minta semua pihak menjaga prinsip keberlanjutan,” tegas politisi Fraksi NasDem itu.
Sejauh ini, progres lahan Seksi 1 telah mencapai lebih dari 96 persen dan konstruksi telah berjalan hingga hampir 76 persen. Target penyelesaian ditetapkan pada kuartal kedua tahun 2026.
Komisi V DPR RI juga menaruh perhatian pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan area istirahat (rest area). Menurut Roberth, area tersebut harus menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM lokal agar merasakan manfaat langsung dari proyek infrastruktur ini.
“Pemerintah daerah dan pengelola tol sepakat memberi ruang UMKM. Kami akan awasi agar benar-benar terealisasi,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan soal hak subkontraktor yang kerap terabaikan dalam proyek-proyek besar. Keluhan terkait keterlambatan pembayaran oleh BUMN pelaksana proyek disebut masih sering terjadi.
“Kami minta ini ditangani serius. Jangan sampai proyek nasional ini menyisakan luka bagi pelaku usaha kecil yang terlibat,” tegas Roberth.
Terkait anggaran, ia memastikan proyek ini masih aman secara pendanaan karena sudah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski statusnya kini dikaitkan dengan pengembangan Kawasan Pertumbuhan DIY dalam Perpres terbaru, pengawasan dan dukungan dari DPR akan tetap maksimal.
“Kunci sukses proyek ini adalah sinergi antarlembaga. Kami di DPR akan terus kawal agar tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga benar-benar memberi manfaat luas,” pungkasnya.
Kunjungan ini diikuti oleh 17 Anggota Komisi V lintas fraksi dan turut didampingi oleh Wakil Bupati Sleman, pejabat Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian Perhubungan, kontraktor, serta pemangku kepentingan daerah lainnya.
