Politisi Fraksi Gerindra itu menilai sistem seleksi dan pelatihan petugas haji masih jauh dari ideal. Menurutnya, belum ada skema kuota yang memadai untuk membedakan antara petugas berpengalaman dan yang baru pertama kali bergabung. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan dalam kualitas pelayanan.
“Kita perlu sistem yang memastikan bahwa setiap petugas — baik medis maupun nonmedis — disiapkan secara profesional. Harus ada pelatihan standar, simulasi situasi darurat, dan uji kesiapan mental dan fisik,” tegasnya.
Rokhmat juga menyoroti pembagian tugas yang timpang di lapangan. Ia menemukan fakta bahwa sebagian petugas kelelahan karena menangani berbagai persoalan secara terus-menerus, sementara sebagian lainnya justru memiliki beban yang lebih ringan.
“Ada petugas yang benar-benar kelelahan sampai kurang tidur, sementara yang lain lebih santai. Ini ketimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Harus ada sistem manajemen kerja yang terstandar,” ujarnya.
Dalam pandangan Rokhmat, Indonesia perlu membangun sistem standardisasi nasional untuk petugas haji, baik dalam aspek seleksi, pelatihan, pembagian kerja, hingga sistem respons terhadap masalah di lapangan.
Ia mencontohkan situasi seperti keterlambatan katering atau belum keluarnya kartu Nusuk yang sering menimbulkan kepanikan di kalangan jemaah. Tanpa standar penanganan, petugas kerap kesulitan memberikan solusi cepat.
“Kita tidak bisa terus-menerus improvisasi di lapangan. Semua butuh sistem, SOP, dan pelatihan. Kalau tidak, pelayanan akan selalu tidak merata, dan jemaah yang jadi korban,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Rokhmat mendesak agar pemerintah bersama DPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perhajian nasional, terutama menyangkut manajemen petugas, tenaga kesehatan, serta digitalisasi layanan.
“Ini saatnya perbaikan total. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan agar setiap jemaah mendapat layanan yang layak, manusiawi, dan profesional,” pungkasnya.
