Menyoroti kekacauan transportasi tahun ini, Sriyanto mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi haji. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Badan Pelaksana Haji (BP Haji), lembaga baru yang tahun depan akan mulai mengambil alih penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama.
“BP Haji harus belajar dari kekacauan ini. Mereka sudah ada di lapangan, mereka lihat sendiri kondisi riilnya. Jangan sampai masalah serupa terjadi tahun depan,” tegasnya.
Sriyanto juga menyampaikan bahwa upaya pemerintah untuk menekan ongkos haji memang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh dibayar dengan menurunnya mutu pelayanan.
“Presiden Prabowo punya niat baik ingin menekan biaya dan meningkatkan pelayanan. Tapi kami harap kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak jemaah atas pelayanan yang layak,” ujarnya menutup.
