Namun, ia menyayangkan realitas di lapangan yang disebutnya jauh dari ekspektasi, terutama pada fase krusial puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia menilai berbagai kekurangan di fase tersebut telah mencoreng semangat awal pemerintahan baru.
“Jujur, apa yang terjadi sangat mengecewakan. Armuzna dan masa sesudahnya penuh keluhan dari para jemaah, dan itu bukan sekadar isu internal—sudah jadi sorotan publik luas,” tegasnya.
Sigit memperingatkan agar pihak penyelenggara, terutama di fase Madinah yang menjadi tempat transit terakhir sebelum kepulangan jemaah, benar-benar memperbaiki pelayanan. Ia menegaskan bahwa DPR akan bertindak tegas dalam proses evaluasi.
“Kalau di Madinah masih terjadi hal serupa, saya tidak akan ragu mengkritik langsung Kepala Daker dalam rapat evaluasi nanti. Ini soal tanggung jawab terhadap 106 ribu lebih jemaah yang menjalani ibadah seumur hidup mereka,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota DPR memiliki tanggung jawab moral terhadap para pemilih di daerah pemilihan masing-masing yang tengah menunaikan haji.
“Kami tidak bisa diam saat rakyat kami harus menghadapi penderitaan dalam momen sakral yang mereka impikan seumur hidup,” tutup Sigit Purnomo.
