Rina juga menyoroti sulitnya nelayan mengakses permodalan karena birokrasi yang rumit, dan mendesak agar ada kemudahan dalam akses keuangan, termasuk dari dana hibah luar negeri.
“Dana hibah seperti program Lautra di NTT harus tepat sasaran. Libatkan masyarakat lokal, koperasi, dan BUMDes supaya berkelanjutan dan diawasi,” tegas legislator dari Jawa Barat X ini.
Ia juga mendesak Kementerian Keuangan untuk membuka blokir anggaran KKP, terutama bagi program yang berdampak langsung bagi masyarakat pesisir dan perikanan kecil.
“Kami dari Fraksi PKB mendukung agar anggaran berbasis output dan manfaat nyata bisa segera dicairkan,” pungkasnya.
