Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh diplomasi dan akademisi hubungan internasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2).
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengedepankan kehati-hatian dan pertimbangan strategis dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks, khususnya terkait konflik Palestina-Israel.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, serta akademisi dan praktisi kebijakan luar negeri.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Baca Juga: Dongkrak UMKM dan Kesejahteraan Rakyat, Demokrat Dukung Penuh Program Gentengisasi Presiden Prabowo
Mantan Menteri Luar Negeri periode 2001–2009, Hasan Wirajuda, mengungkapkan Prabowo menjelaskan secara rinci latar belakang dan pertimbangan Indonesia bergabung dalam BoP.
Menurut Hasan, keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses konsultasi intensif dengan negara-negara Islam.
“Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam,” ujar Hasan usai pertemuan.
Hasan juga menyinggung adanya kekhawatiran terkait peran dominan Presiden AS Donald Trump dalam BoP. Namun, ia menilai keberadaan delapan negara, termasuk Indonesia, dapat menjadi penyeimbang.
“Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace,” imbuhnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab, menegaskan bahwa Prabowo memastikan Indonesia tidak akan mengendurkan dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Prabowo, kata Alwi, menegaskan komitmen Indonesia pada solusi dua negara atau two-state solution.
“Itu kalau istilah awamnya adalah ‘harga mati’, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” ucap Alwi.
Alwi menambahkan, Prabowo juga menegaskan Indonesia siap keluar dari BoP apabila forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
“Maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina,” ujarnya.
Pendiri CSIS, Jusuf Wanandi, menilai penjelasan Prabowo dalam pertemuan tersebut sangat mendalam dan mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap risiko global.
