TAJUKNASIONAL.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mewakili Pemerintah Indonesia dalam kunjungan kerja ke Papua Nugini (PNG) untuk menghadiri perayaan 50 Tahun Kemerdekaan negara tersebut di Port Moresby pada 15–16 September 2025.
Dalam kunjungan ini, Gibran turut menghadiri upacara pengibaran bendera sekaligus jamuan resmi kenegaraan yang digelar pada Selasa (16/9).
Salah satu agenda utama Gibran adalah melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, pada Senin (15/9).
Dilansir dari halaman resmi wapresri.go.id, Pertemuan ini menegaskan kembali pentingnya hubungan persahabatan kedua negara yang bertetangga dekat.
Baca Juga: Lanjutan Kasus Gugatan Ijazah SMA Gibran, Kejagung Tarik JPN yang Mendampingi Perkara
Keduanya membahas peluang memperluas kerja sama di berbagai bidang, khususnya perdagangan bilateral dan interaksi masyarakat lintas perbatasan.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran menekankan peran penting Papua Nugini sebagai mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik.
Ia berharap kerja sama kedua negara dapat berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan pembangunan regional.
Selain itu, kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi perbatasan, serta dukungan Indonesia terhadap Papua Nugini untuk bergabung dengan ASEAN juga menjadi poin pembahasan.
Hubungan Indonesia–Papua Nugini memang sudah terjalin baik. Komitmen kedua negara diperkuat dengan kesepakatan Standard Operating Procedures untuk pergerakan bus komersial lintas perbatasan.
Selain itu, Indonesia juga melanjutkan program hibah pembangunan dan mendorong kolaborasi melalui forum kawasan seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum.
Baca Juga: Alasan Dibalik Bergantinya Dasi Wapres Gibran di Sidang Tahunan MPR
Dilema Diplomasi Indonesia
Namun, kunjungan Wapres Gibran ini menuai sorotan karena bertepatan dengan sikap kontroversial Papua Nugini di forum internasional.
Beberapa hari sebelum kunjungan, PNG termasuk dalam daftar negara yang menolak resolusi Majelis Umum PBB mengenai kemerdekaan Palestina.
Sikap ini berbeda dengan Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara.
