TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan tanggapan tegas terhadap sorotan pemerintah Amerika Serikat terkait sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Anis menilai, kritik tersebut tidak seharusnya mengintervensi kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Indonesia harus menjaga kedaulatan ekonominya yang ditunjukkan dengan hadirnya GPN dan QRIS. Kita adalah negara berdaulat, jangan sampai kedaulatan ekonomi dan keuangan yang sudah dibangun susah payah dikompromikan demi kepentingan negara lain,” kata Anis di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat terkait keluhan bahwa sistem pembayaran berbasis QRIS dianggap menghambat perdagangan bilateral. Anis menyatakan dukungannya terhadap upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah, khususnya yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Negosiasi harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Jangan sampai ada tekanan yang berujung pada kerugian terhadap kepentingan nasional kita,” tegas Anis.
Lebih lanjut, politisi PKS ini menjelaskan bahwa QRIS merupakan inovasi sistem pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Menurutnya, kehadiran QRIS tidak hanya memperkuat sistem keuangan nasional, tetapi juga mendorong inklusi keuangan masyarakat secara luas.
“Kita harus bangga dengan capaian ini. QRIS adalah langkah maju dalam memperkuat sistem pembayaran yang aman, efisien, dan independen. Ini bukan sekadar inovasi teknologi, tapi juga perwujudan dari kemandirian ekonomi nasional,” jelasnya.
Anis menegaskan bahwa dalam setiap proses negosiasi internasional, Indonesia harus berdiri pada prinsip kedaulatan ekonomi dan keadilan perdagangan global.
“Jangan sampai inovasi anak bangsa justru ditekan oleh kekuatan asing. QRIS adalah milik Indonesia dan simbol kedaulatan digital ekonomi kita,” pungkas legislator PKS tersebut.
