Ia juga menyinggung realitas di lapangan, di mana masih banyak masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan karena tunggakan iuran BPJS.
“Warga miskin makin sulit berobat. Disuruh pindah ke peserta bantuan iuran (PBI), tapi kuotanya tak kunjung ditambah. Ini memperkuat kesan bahwa hanya yang mampu secara ekonomi yang bisa sehat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Zainul mengingatkan agar pejabat negara lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Ia menilai masyarakat saat ini lebih sensitif terhadap isu keadilan sosial, sehingga setiap ucapan pemerintah harus memperhatikan konteks dan dampaknya.
“Sebaiknya pemerintah lebih banyak menyerap aspirasi rakyat dibanding membuat pernyataan yang malah menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam sebuah diskusi publik menyatakan bahwa negara maju dicirikan oleh pendapatan per kapita tinggi, dan salah satu indikator pencapaian itu adalah jika masyarakat sehat dan cerdas. Ia mencontohkan, warga yang berpenghasilan Rp 15 juta per bulan biasanya lebih sehat dan lebih terdidik dibanding mereka yang hanya berpenghasilan Rp 5 juta.
Pernyataan tersebut kemudian menuai respons negatif karena dianggap menyederhanakan persoalan struktural yang dihadapi sebagian besar rakyat kecil.
