Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa tidak semua kegiatan Pemda harus digelar di hotel. Ia menyarankan agar instansi daerah memilah jenis kegiatan, mana yang perlu dilaksanakan di luar kantor dan mana yang bisa ditangani secara internal.
“Kalau hanya rapat internal atau koordinasi rutin, sebaiknya tetap di kantor. Tapi kalau ada forum dengan berbagai lembaga atau pihak luar, barulah dipertimbangkan untuk digelar di hotel atau restoran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede menyebut bahwa kebijakan ini bisa menjadi bagian dari strategi menggerakkan perekonomian lokal, khususnya di sektor jasa dan pariwisata, asalkan dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab.
“Kita tahu, saat efisiensi anggaran diberlakukan, banyak hotel kehilangan pasar utama dari kegiatan pemerintah. Padahal APBN dan APBD bisa menjadi penggerak ekonomi, asalkan diarahkan dengan bijak,” pungkasnya.
