TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti mengabaikan standar keamanan pangan. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas dan melakukan pemutusan kerja sama jika pelanggaran terus terjadi.
“Kalau pelanggarannya berulang, berarti bukan sekadar keteledoran. Itu bentuk ketidakpatuhan yang membahayakan anak-anak,” tegas Nurhadi saat rapat kerja bersama BGN di Gedung DPR RI, Selasa (6/5).
Nurhadi menyampaikan bahwa penyimpangan dalam distribusi makanan bukan hanya berdampak teknis, tapi juga bisa menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang bertujuan baik. Ia mendesak BGN untuk mengevaluasi total mitra penyedia yang tidak disiplin, serta membentuk unit pengawasan khusus dan kanal pengaduan masyarakat untuk memperkuat kontrol publik.
“Program gizi tidak boleh setengah hati. Jika penyedia lalai, mereka harus diganti. Keselamatan anak jauh lebih penting dari toleransi bisnis,” ujarnya.
Di sisi lain, Nurhadi memberi penghargaan atas reaksi cepat BGN dalam menangani sejumlah insiden keracunan makanan di beberapa wilayah. Menurutnya, respons cepat BGN menunjukkan kapabilitas dalam kondisi darurat, namun ia menekankan perlunya sistem yang preventif, bukan hanya reaktif.
“BGN sudah membuktikan bisa bertindak cepat. Tapi pencegahan jauh lebih penting dari pemadaman api,” katanya.
Nurhadi juga menyoroti pembaruan sistem pembayaran mitra MBG menggunakan virtual account berbasis biaya riil (at cost) yang dinilainya lebih transparan dan efisien. Namun ia memperingatkan potensi hambatan di lapangan jika proses verifikasi tidak didukung SDM yang memadai.
“Jumlah dapur aktif sudah lebih dari 1.200, tapi petugas verifikatornya cukup nggak? Jangan sampai sistem bagus, tapi mandek di lapangan karena kurang tenaga,” ujarnya.
Ia meminta BGN mengkaji ulang beban kerja petugas validasi dan memastikan rasio kerja yang ideal untuk menjaga akurasi laporan dan kelancaran pembayaran.
