TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi, khususnya terkait impor, di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus tetap berpihak pada kepentingan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
“Kita menginginkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional. Ini penting agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga,” ujar Muhammad Kholid dalam keterangan tertulis, Minggu (20/4/2025).
Politikus Fraksi PKS itu menyoroti bahwa regulasi impor tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, pemerintah harus selektif dalam menentukan sektor mana yang boleh terbuka terhadap impor agar tidak mengganggu industri dalam negeri.
“Tidak semua sektor harus dibuka untuk impor. Kita harus selektif, terutama dalam memilih sektor-sektor yang justru bisa mendukung dan mendorong kinerja industri ekspor nasional,” jelas Muhammad Kholid.
Kholid juga menekankan pentingnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak yang kuat diperlukan sebagai fondasi fiskal untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional ke depan.
“Dengan tantangan pembangunan ke depan yang semakin besar, kita membutuhkan dorongan fiskal yang kuat. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan secara signifikan,” tambahnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Indonesia tengah menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat sebagai strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan tarif ekspor tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap produk Indonesia.
“Salah satu strategi untuk membuat keseimbangan adalah kita membeli LPG, crude (oil), dan BBM dari Amerika. Nilainya untuk bisa memberikan keseimbangan terhadap neraca perdagangan kita,” ujar Bahlil.
Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan impor dari AS tidak akan menaikkan total kuota impor nasional, melainkan hanya mengalihkan sumber impor dari negara lain ke AS.
“Kita switch aja dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika, atau Asia Tenggara ke Amerika. Tidak menambah kuota dan tidak membebani APBN,” jelas Bahlil.
Namun, ia juga menegaskan bahwa rencana ini tidak akan dilanjutkan apabila AS tetap tidak menurunkan tarif ekspor terhadap produk Indonesia.
