“Jika terbukti menabrak aturan, seperti UU Nomor 1 Tahun 2014 maupun UU Nomor 32 Tahun 2009, maka pemerintah wajib bertindak tegas terhadap perusahaan pelanggar,” kata legislator dari Dapil Jawa Timur VIII ini.
Meitri Citra, yang juga anggota Panja Lingkungan Hidup DPR RI, menyebut bahwa praktik tambang di pulau kecil berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang sudah menegaskan larangan aktivitas tambang di wilayah konservasi dan pulau kecil demi prinsip keberlanjutan.
“Ada aturan hukum yang jelas. Pemerintah tidak boleh kompromi terhadap kerusakan lingkungan, terlebih di kawasan yang secara hukum wajib dilindungi,” ujarnya.
Menurutnya, keberanian politik untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang nakal akan menunjukkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner dan berpihak pada generasi masa depan.
Meitri juga menekankan bahwa hilirisasi nikel—sektor penting bagi masa depan energi bersih seperti kendaraan listrik—harus dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan berbasis data ekologis.
“Hilirisasi harus adil secara ekologis. Jangan hanya mengejar nilai tambah ekonomi, tapi justru meninggalkan luka ekologis yang panjang,” tandas politisi Fraksi PKS itu.
Ia juga menyerukan evaluasi total terhadap seluruh izin tambang di kawasan konservasi, serta mendorong pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam proses pengambilan keputusan.
“Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang menjaga bumi. Alam Indonesia bukan aset dagang, tapi warisan yang wajib kita jaga,” pungkasnya.
