Lebih lanjut, ia mendorong agar momentum ini digunakan untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, izin tambang tidak boleh diberikan tanpa kajian menyeluruh dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Pemerintah perlu lebih selektif dan transparan dalam proses perizinan. Jangan sampai izin dikeluarkan di kawasan rawan tanpa pertimbangan yang matang,” tambahnya.
Ratna juga menekankan pentingnya keterlibatan publik serta penguatan pengawasan agar praktik tambang yang merusak lingkungan tak kembali terulang.
“Menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga masa depan bangsa. Kita butuh keseriusan dan kolaborasi nyata semua pihak dalam hal ini,” tutupnya.
