Dalam rapat komisi VIII tersebut, berbagai perwakilan lembaga menyampaikan langkah-langkah strategis yang tengah dikembangkan:
- Ditjen Imigrasi mengungkap potensi perluasan rute penerbangan langsung ke Arab Saudi, mencakup Makassar dan Medan, serta kerja sama digitalisasi data imigrasi dengan Arab Saudi.
- Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan pemberlakuan pembebasan bea masuk barang kiriman jemaah hingga USD 1.500 per pengiriman dan fasilitas fiskal khusus bagi jemaah haji.
- Ditjen Perhubungan Udara mengusulkan afirmasi prioritas maskapai nasional untuk penerbangan haji dan umrah, serta fasilitas bandara khusus jemaah dan audit teknis pesawat haji.
- PT Angkasa Pura Indonesia (In Journey Airports) memaparkan pengembangan layanan perjalanan biometrik dan peningkatan kapasitas terminal embarkasi untuk kemudahan proses keberangkatan jemaah.
RDP ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam mendorong kebijakan berbasis kolaborasi dan teknologi, demi menjawab tantangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin kompleks.
