TAJUKNASIONAL.COM – Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Pimpinan Panja Haji, Abidin Fikri, menegaskan bahwa integrasi kebijakan menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih aturan antarlembaga yang dapat menghambat pelayanan jemaah.
“Ketika norma baru sudah disahkan dan berlaku, tidak boleh lagi ada kebijakan yang saling bertabrakan. Setiap usulan kebijakan dari kementerian/lembaga harus saling terintegrasi,” tegas Abidin.
Ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian regulasi domestik dengan arah kebijakan Kerajaan Arab Saudi, sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Perubahan UU yang sedang kita rumuskan harus relevan secara jangka panjang dengan kebijakan Arab Saudi, agar tidak cepat usang dan tetap aplikatif di lapangan,” tambahnya.
