TAJUKNASIONAL.COM — Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyuarakan keprihatinannya terhadap kecilnya alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025, di tengah semakin kompleksnya tantangan di sektor ekonomi biru nasional. Sorotan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
“Alokasi anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun, namun Rp2,1 triliun diblokir. Sehingga anggaran efektif hanya Rp4,1 triliun setelah efisiensi. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Titiek.
Dampak Kebijakan Proteksionis AS
Titiek menyoroti bahwa kebijakan proteksionis Amerika Serikat, terutama peningkatan tarif impor dan pajak terhadap produk asing, berdampak besar pada ekspor perikanan Indonesia. AS merupakan salah satu pasar utama bagi produk kelautan nasional.
“Kebijakan tersebut menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi KKP dalam melindungi industri perikanan nasional,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa kini mensyaratkan traceability (ketertelusuran) dan keberlanjutan sumber daya sebagai syarat utama masuknya produk ke pasar internasional.
“Produk yang tidak bisa dibuktikan asal penangkapannya dan tidak memenuhi prinsip keberlanjutan akan ditolak pasar dunia,” tegas Titiek.
Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan soal pemanfaatan anggaran yang telah dibuka blokirnya, serta prioritas program yang akan dijalankan KKP dalam situasi keterbatasan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa pagu efektif anggaran KKP tahun 2025 yang semula Rp4,84 triliun mengalami pemangkasan lebih lanjut menjadi Rp3,58 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
