TAJUKNASIONAL.COM – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Sumatera Selatan tidak boleh sekadar mengejar nilai ekonomi, tetapi juga harus berakar pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Palembang, Senin (23/6/2025), yang turut menyoroti pengelolaan sektor energi dan mineral oleh BUMN.
“Sumatera ini kaya, bukan hanya sebagai sumber energi nasional, tetapi juga sebagai tumpuan pembangunan. Tapi kita tidak boleh hanya menjadi penonton saat sumber daya kita diolah, dijual, dan habis tanpa meninggalkan kesejahteraan yang merata,” kata Anggia.
Ia menyebut pentingnya transformasi dari ekspor bahan mentah ke hilirisasi industri seperti pengolahan batu bara dan aluminium. Menurutnya, proses ini bukan hanya soal menambah nilai ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri dalam negeri, dan mengurangi ketimpangan wilayah.
Namun demikian, Anggia mengingatkan bahwa BUMN dan pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai motor ekonomi, tapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat lokal.
“Hilirisasi itu tidak bisa dilepas dari prinsip ESG – Environmental, Social, Governance. Jangan hanya jadi jargon. Harus ada implementasi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Dua Raksasa Industri Jadi Sorotan
Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional menjadi rumah bagi PT Bukit Asam Tbk (PTBA), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. PTBA menargetkan produksi lebih dari 50 juta ton batu bara pada 2025, dengan ekspansi yang tetap diklaim mengedepankan program CSR di sektor pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, di Sumatera Utara, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang merupakan satu-satunya produsen aluminium nasional juga berada dalam sorotan. Inalum mengungkapkan tengah memperkuat kemitraan industri dalam negeri, termasuk sektor otomotif dan energi baru terbarukan.
Namun, Inalum menghadapi tantangan serius: efisiensi energi dan keberlanjutan pasokan bauksit. Perusahaan meminta dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi dan insentif agar mampu bersaing secara global.
Dorongan Kebijakan dan Reformasi Tata Kelola
Anggia Erma Rini menekankan bahwa Komisi VI DPR RI siap mendorong kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri, namun juga akan tegas mengawasi agar setiap investasi dan ekspansi tetap memenuhi hak-hak lingkungan dan sosial masyarakat lokal.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang. SDA kita harus dikelola dengan cara yang bermartabat – demi ekonomi, tapi juga demi generasi yang akan datang,” pungkasnya.
