TAJUKNASIONAL.COM Komisi Percepatan Reformasi Polri terus bergerak menyisir berbagai daerah untuk menghimpun masukan substansial. Kali ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bersama tim menyambangi Banda Aceh guna mendengar langsung aspirasi para akademisi dan aktivis di Serambi Mekkah.
Dalam audiensi tersebut, Yusril menegaskan bahwa reformasi di tubuh Korps Bhayangkara mustahil berjalan efektif tanpa keterlibatan publik. Aceh dinilai memiliki posisi strategis dalam penyusunan kebijakan ini.
“Masukan dari Aceh sangat penting, mengingat karakteristik hukum dan sosial masyarakatnya. Seluruh aspirasi ini akan kami bawa ke pusat sebagai bahan penguatan reformasi Polri,” ujar Yusril, Jumat (12/12/2025).
Baca Juga: Hadiri Konferensi APHTN-HAN, Menko Yusril Dorong Perlindungan Hak Konstitusional Digital
Sebelumnya, komisi ini telah merampungkan penyerapan aspirasi di Jakarta, Makassar, dan Ambon. Di Aceh, sorotan tajam datang dari kalangan kampus. Dr. M. Gaussyah dari Universitas Syiah Kuala (USK) menekankan bahwa perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi pintu masuk utama reformasi. Senada dengan itu, Guru Besar UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, mendesak adanya pembenahan struktur kelembagaan agar Polri lebih fokus pada fungsi intinya.
Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis memastikan bahwa seluruh data yang terkumpul tidak akan mengendap. Pihaknya menetapkan target waktu yang ketat untuk segera menyusun formulasi kebijakan baru.
“Nanti awal Januari kami sudah duduk merumuskan. Kami sudah menerima banyak masukan, dan semuanya akan menjadi dasar untuk merumuskan Polri yang lebih baik ke depan,” tegas mantan Kapolri tersebut.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
