TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana alam di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pengawas DPR RI terhadap Penanganan Bencana, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ossy menjelaskan bahwa tata ruang memiliki posisi vital dalam siklus penanganan bencana. “Pada tahap pra-bencana, tata ruang berperan dalam pencegahan, pengendalian, dan mitigasi. Sementara pasca-bencana, tata ruang menjadi acuan utama untuk rekonstruksi wilayah terdampak,” ujarnya.
Baca Juga: Wamen ATR Ossy Tekankan Integrasi Manajemen Risiko dalam Layanan Pertanahan
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN telah menyusun Peta Zona Rawan Bencana Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang digunakan sebagai masukan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui pendekatan overlay terhadap berbagai peta bahaya, wilayah dibagi menjadi empat kategori: zona pengembangan, zona pengembangan terbatas, zona sangat terbatas, dan zona terlarang.
“Output dari peta ini harus diikuti oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah terdampak,” jelas Ossy.
Sementara itu, Ketua Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan bahwa koordinasi lintas sektor harus diperkuat untuk menghadapi ancaman bencana yang berulang setiap tahun. Menurutnya, dampak bencana tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menimbulkan trauma sosial dan ekonomi masyarakat.
“Diperlukan komando operasi terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan penanganan bencana secara efektif,” tegas Cucun.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
