TAJUKNASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mempercepat transformasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen. Fokus utama diarahkan pada percepatan investasi dan penguatan infrastruktur ekonomi terpadu berbasis potensi lokal di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini diperkuat dengan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang telah disetujui Komisi V DPR RI pada 7 Juli 2025. Anggaran ini dialokasikan untuk pemetaan lahan produktif, pengembangan komoditas unggulan, dan pembangunan sentra ekonomi kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI bahwa kebijakan transmigrasi kini menekankan pembangunan wilayah berbasis ekonomi terintegrasi, bukan sekadar pemindahan penduduk. “Tambahan anggaran ini akan kami optimalkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Dari total anggaran Rp2,5 triliun yang sebelumnya disetujui Presiden pada Februari 2025, sebanyak Rp777 miliar dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk komitmen efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi Tahun 2025 menjadi Rp1,89 triliun.
Anggaran tersebut difokuskan pada lima program prioritas, yaitu Trans Tuntas untuk penyelesaian legalitas tanah, Trans Lokal untuk pembangunan infrastruktur dasar, Trans Patriot untuk pengembangan SDM melalui beasiswa dan pendampingan, Trans Karya Nusa untuk penguatan ekonomi lokal dan industri kecil, serta Trans Gotong Royong yang mendorong kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bentuk implementasi pendekatan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT), tiga lokasi prioritas yang ditetapkan adalah KETT Rempang di Kepulauan Riau, KETT Kalukku di Sulawesi Barat, dan KETT Salor di Papua Selatan. Kawasan-kawasan ini dirancang menjadi episentrum ekonomi baru yang mampu menyerap investasi dan membuka lapangan kerja di wilayah perbatasan dan luar Jawa.
Dukungan legislatif pun mengalir. Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan bahwa transformasi transmigrasi berperan penting dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan wilayah. Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, Lokot Nasution, juga mengapresiasi kinerja Kementerian Transmigrasi yang telah merealisasikan serapan anggaran hingga 50 persen pada pertengahan tahun, sebagai cerminan keseriusan pemerintah dalam menjalankan transmigrasi modern.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Wanggai, menyampaikan bahwa investasi menjadi elemen vital dalam strategi transformasi ini. Menurutnya, pemanfaatan potensi komoditas unggulan, integrasi rantai pasok, serta promosi kawasan transmigrasi diarahkan untuk menjadikan transmigrasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. “Program transmigrasi kini tidak berdiri sendiri. Kami membuka ruang kerja sama dengan investor swasta, BUMN, maupun koperasi desa untuk membangun kawasan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Velix.
Dalam forum yang sama, Menteri Iftitah juga menyoroti pentingnya tata kelola aset dan pangan transmigrasi, termasuk sinergi dengan Perum Bulog dan Kementerian ATR/BPN. “Transmigrasi hari ini adalah tentang membangun Indonesia masa depan. Ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata dan berkeadilan,” pungkasnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
