TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terjadi dinamika antara pemerintah dan DPR terkait pihak yang akan menyusun dan mengusulkan rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Perdebatan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses finalisasi revisi regulasi pemilu.
Yusril menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional Transformasi Demokrasi melalui Kodifikasi UU Pemilu, yang berlangsung di Jakarta, Rabu (3/12). Ia menyebut baik pemerintah maupun DPR tengah menyiapkan draf usulan masing-masing, yang seluruhnya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai parliamentary threshold dan pemisahan penyelenggaraan Pemilu pusat serta lokal.
“Sampai hari ini masih ada tarik-menarik, apakah pemerintah atau DPR yang akan menerapkan undang-undangnya. Keduanya sama-sama menyiapkan draf,” ujar Yusril.
Baca Juga: Menko Yusril: KUHAP Baru Wujudkan Kemandirian Hukum dan Tinggalkan Aturan Kolonial
Ia menilai draf regulasi yang disiapkan masyarakat sipil juga dapat menjadi referensi penting sebelum keputusan final ditetapkan. “Mudah-mudahan draft yang sudah disiapkan masyarakat sipil bisa memberi manfaat bagi pemerintah,” ucapnya.
Yusril menekankan bahwa penyusunan kodifikasi UU Pemilu merupakan langkah besar dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap kultur birokrasi yang akan mengeksekusi aturan tersebut. Menurutnya, implementasi teknis di lapangan sering kali bergantung pada aturan turunan, bukan semata-mata undang-undang.
“Bagi kaum birokrat, undang-undang itu tidak selalu penting. Yang penting adalah juklak dan juknis dari atasan,” tegasnya.
Ia memastikan pemerintah terbuka terhadap kontribusi akademisi, aktivis, dan publik sebagai bagian dari penyempurnaan desain hukum pemilu ke depan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
