TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melaksanakan penyerahan sertifikat hak milik secara langsung di Kantor BPN Balikpapan pada Minggu, 11 Agustus 2024.
Kegiatan ini dilakukan untuk memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mempermudah proses sertifikasi tanah dan menegaskan transparansi dalam sistem pelayanan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri AHY menyerahkan sertifikat kepada berbagai instansi pemerintah, termasuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, beberapa sertifikat wakaf untuk masjid dan pondok pesantren juga diserahkan. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis kepada lima orang, termasuk beberapa warga sipil, yang turut menerima sertipikat langsung dari Menteri AHY.
Menteri AHY menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk menyerahkan sertipikat secara langsung. Menurutnya, kehadirannya dalam proses penyerahan ini menunjukkan bahwa pengurusan sertifikat tanah tidaklah rumit.
“Saya ingin memberikan sertifikat ini secara langsung karena penting untuk menunjukkan bahwa pengurusan sertifikat tanah bisa dilakukan dengan mudah dan transparan. Kehadiran saya di sini adalah bukti komitmen kami untuk menyederhanakan proses ini bagi masyarakat,” ujar AHY.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan sertifikasi tanah elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa sertifikasi tanah ini dilakukan secara langsung tanpa melalui perantaraan. Dengan sistem digital baru ini, kami berharap dapat mengurangi risiko kejahatan pertanahan dan mempermudah proses pengurusan sertifikat,” tambahnya.
Menteri AHY berharap bahwa sistem sertifikasi elektronik yang diterapkan akan membawa perubahan signifikan dalam cara pengurusan sertifikat tanah. Dengan penggunaan teknologi digital, proses sertifikasi diharapkan menjadi lebih efisien, aman, dan transparan, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan pertanahan.
Dalam acara ini, Menteri AHY didampingi oleh sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN, termasuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat. Penyerahan sertifikat ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan layanan publik dalam bidang pertanahan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil terhadap hak miliknya.
